Artikel-Artikel propen

Sekolah Berlabel RSBI dan SBI Inkonstitusional
Sunday, May 16, 2010 06:20:00 Clicks: 419 Send to a friend Print Version

Minggu, 16 Mei 2010 06:20 WIB
Penulis : Kennorton Hutasoit

JAKARTA–MI: Sekolah berlabel internasional (SBI) atau rintisan SBI adalah inkonstitusional karena melanggar Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional, bukan pendidikan intenasional.

Sekolah berlabel internasional, ini di luar system pendidikan nasional yang diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945. Namun sepanjang UU No 20 Tahun 2003 Pasal 50 yang mengatur pengembangan sekolah berlabel internasional ini tidak dihapus, sekolah-sekolah ini akan terus dikembangkan, kata Pengamat Pendidikan Darmaningtyas ketika dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Sabtu (15/5).

Darmanintyas mengatakan SBI merupakan bentuk komersialisasi pendidikan yang melanggar konstitusi. Namun itu sulit dihentikan karena UU Sisdiknas mewajibkan setiap kabupaten/kota harus mengembangkan sedikitnya satu satuan pendidikan yaitu minimal satu SD, SMP, SMK, dan SMA yang berlabel internasional. Karena itu, untuk menghentikan ini, Pasal %0 UU Sisdiknas tersebut harus diubah. Tidak mungkin Pemerintah bertindak, kalau bunyi undang-undangnya tidak diubah, tegasnya.

Menurut Darmaningtyas, sekarang ini pemerintah kabupaten/kota sudah mengembangkan sekolah berlabel internasional tersebut. Biaya yang dikenakan pihak sekolah terhadap murid terutama sumbangan pendidikan mencapai jutaan rupiah bahkan puluhan juta. Padahal, sekolah-sekolah berlabel internasional tersebut, sekolah negeri, bukan sekolah swasta, tegasnya. (Ken/OL-02)

Sumber: Media Indonesia Online
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/16/143051/
88/14/Sekolah-Berlabel-RSBI-dan-SBI-Inkonstitusional

Sejuta Lebih Guru belum Bergelar Sarjana
Thursday, May 06, 2010 08:09:00 Clicks: 322 Send to a friend Print Version

Kamis, 06 Mei 2010 08:09 WIB

JAKARTA–MI: Saat ini sedikitnya 1,4 juta guru SD-SMP di Tanah Air belum berpredikat sarjana, sehingga masih perlu ditingkatkan kualifikasinya untuk memenuhi persyaratan proses sertifikasi kompetensi guru pada masing-masing jenjang pendidikan.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan Fasli Jalal saat meresmikan secara serentak unit Pelaksana Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) di delapan kota di Indonesia via skype, di Jakarta, Rabu (5/5).

Menurut dia, pemerintah mengalokasikan dana beasiswa bagi sekitar 300 guru SD dan SMP setiap tahun, untuk melanjutkan pendidikan mereka, agar memenuhi kualifikasi pendidikan setingkat sarjana (S-1).

Program beasiswa ini dikelola bersama Universitas Terbuka (UT), karena UT merupakan satu-satunya perguruan tinggi negeri yang memiliki proses belajar yang fleksibel, sehingga guru tidak perlu keluar sering-sering meninggalkan kelas untuk kuliah, katanya.

Fasli mengatakan, syarat kualifikasi S-1 diperlukan bagi guru untuk mengikuti uji sertifikasi agar mendapat penambahan kesejahteraan. Selain program beasiswa pemerintah, ada juga guru yang menggunakan uangnya sendiri, karena tidak sabar mengantre untuk mendapatkan beasiswa, katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, Universitas Terbuka (UT) masih menjadi pilihan utama guru di hampir semua daerah yang ingin meningkatkan kualifikasinya dari D2/D3 menjadi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

Sejalan dengan peraturan perundang-undangan, setiap guru wajib berkualifikasi S1 atau D4. Untuk mempercepat kualifikasi dan sertifikasi guru, UT menjadi pilihan guru untuk meningkatkan kualifikasinya. Apalagi, dalam meningkatkan kualifikasinya, guru tidak boleh meninggalkan tempat mengajar. Jadi, UT-lah yang paling sesuai, katanya.

Sementara itu, Rektor UT, Prof Tian Belawati mengatakan, saat ini ada sekitar 450 ribu guru dari total 620 mahasiswa UT mengikuti perkuliahan S-1. Sebanyak 250 ribu orang merupakan penerima beasiswa pemerintah.

Sedangkan siswanya adalah mahasiswa mandiri dan penerima beasiswa dari swasta. UT menjadi pilihan karena biaya kualiahnya yang masih murah. Untuk program S-1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dikenakan Rp2 juta per tahun. Karena itu, cukup banyak juga guru yang membayar dari koceknya sendiri, kata Prof Tian.

Lebih lanjut Fasli mengingatkan para guru untuk tidak sembarangan dalam memilih perguruan tinggi untuk meningkatkan kualifikasi akademisnya, agar kompetensi mereka benar-benar meningkat. Selain UT, sejumlah perguruan tinggi negeri dilibatkan untuk menyelenggarakan model pembelajaran multimoda bagi para guru.

Pembelajaran ada yang menggunakan modul independen, internet, bahan-bahan multimedia, dan ada juga kunjungan dosen ke lokasi-lokasi guru berkumpul. Tetapi saat ini program beasiswa dialokasikan ke UT, katanya.

Menurut Fasli, model pembelajaran jarak jauh amat penting mengingat sebagian guru SD tempat mengajarnya sampai tingkat dusun-jauh dari pusat kota. Padahal, mereka tidak dapat meninggalkan tugas.

Bagi para guru sendiri, kuliah kembali merupakan perjuangan, baik dari segi biaya dan waktu. Terlebih guru di daerah. Karena itu, banyak guru yang memilih program jarak jauh, katanya. (Ant/OL-03)

Sumber: Media Indonesia Online
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/06/140886/
88/14/Sejuta-Lebih-Guru-belum-Bergelar-Sarjana

9,73 Persen Siswa SMP Harus Mengulang
By admin
Thursday, May 06, 2010 17:45:00 Clicks: 322 Send to a friend Print Version
Ujian Nasional
9,73 Persen Siswa SMP Harus Mengulang

Kamis, 6 Mei 2010 | 17:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Sekitar 9,73 persen dari total peserta Ujian Nasional Utama SMP/MTS/SMPT atau 350.798 peserta dinyatakan tidak lulus, sehingga harus mengikuti ujian ulang. Sedangkan jumlah peserta yang lulus persentasenya mencapai 90,27 persen atau sekitar 3.254.365 peserta.

Demikian disampaikan Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh saat jumpa pers di Kementrian Pendidikan Nasional, Jakarta, Kamis (6/5/2010). Kalau yang harus mengulang, tidak perlu berkecil hati, masih ada kesempatan untuk ujian ulang 17 sampai 20 Mei, kata Nuh.

Jumlah total peserta ujian SMP/MTs/SMPT yang harus mengulang tersebut terdiri dari 225.552 siswa sekolah negeri dan 125.000-an siswa sekolah swasta, dengan siswa yang terbanyak mengulang berasal dari Nusa Tenggara Timur.

Yang penting, masih ada sekolah yang 0 persen kelulusannya. Nggak ada yang lulus 561 sekolah, dan yang lulus 100 persen 17.852 sekolah, tambah Nuh.

Meskipun demikian, lanjut Nuh, angka kelulusan yang disampaikan hari ini hanyalah angka sementara yang belum dapat dievaluasi karena masih ada peserta ujian yang diperkenankan mengulang.

Adapun peserta ujian nasional SMP yang gagal di ujian utama kali ini harus mengikuti ujian ulang yang digelar 17-20 Mei dengan pengumuman kelulusan pada 25 Juni. Kualitas soal, derajat kesulitan, tidak ada bedanya antara ujian utama dengan ujian ulang, imbuhnya.

Sumber: Kompas.Com
http://edukasi.kompas.com/read/2010/05/06/17453152/
9.73.Persen.Siswa.SMP.Harus.Mengulang

Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil Dipercepat
By admin
Sunday, May 16, 2010 00:49:00 Clicks: 216 Send to a friend Print Version
Alokasi Dana Sekolah Daerah Terpencil Dipercepat

Minggu, 16 Mei 2010 00:49 WIB

JAKARTA–MI: Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi, mengatakan pihaknya berkomitmen mendorong percepatan pengalokasian dana pendidikan, khususnya bagi perbaikan dan pengembangan sekolahan dari tingkat SD hingga SMP di daerah-daerah terpencil.

Termasuk untuk daerah-daerah khusus seperti di pulau-pulau terdepan (terluar) Nusantara yang sulit dijangkau, kata mantan anggota Komisi I DPR RI itu di Jakarta, Sabtu (15/5).

Fayakhun Andriadi menjelaskan ada pos khusus untuk anggaran bagi peningkatan dan pengembangan gedung-gedung sekolah di daerah terpencil tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2010.

Anggaran itu dialokasikan pada pos Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) yang kami dorong segera bisa dimanfaatkan untuk mempercepat penanganan sekolahan yang rusak akibat berbagai hal, baik itu karena bencana maupun hal lain, katanya menandaskan.

Ia berharap pemerintah melalui instrumen pelaksananya bisa bergerak secara proaktif agar pada tahun ajaran mendatang masalah kerusakan bangunan di berbagai daerah terpencil semakin berkurang.

Percuma saja ada anggaran yang banyak jika instrumen pelaksananya tak proaktif. Ini bisa mengganggu proses belajar mengajar. Makanya, pihak DPR akan mengawalnya, kata Fayakhun Andriadi. (Ant/OL-03)

Sumber: Media Indonesia Online
http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/16/143053/
88/14/Alokasi-Dana-Sekolah-Daerah-Terpencil-Dipercepat

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s