Manajemen Berbasis Sekolah

• Pengertian MBS
Manajemen berbasis sekolah dapat bermakna adalah desentralisasi yang sistematis pada otoritas dan tanggung jawab tingkat sekolah untuk membuat keputusan atas masalah signifikan terkait penyelenggaraan sekolah dalam kerangka kerja yang ditetapkan oleh pusat terkait tujuan, kebijakan, kurikulum, standar, dan akuntabilitas. Jadi, dengan kata lain MBS merupakan upaya untuk memandirikan sekolah. Selain itu orang –orang yang di beri kewenangan untuk me-manage kegiatan persekolahan (kepala sekolah, guru) tidak lagi terkenkang dan kurang berinovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal ini karena dengan adanya MBS Kepsek dan guru dapat mengelola dan mengatur sekolah sendiri untuk mencapai mutu yang baik. Namun satu implikasi penting bahwa para pemimpin sekolah harus memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk membuat keputusan terhadap hal-hal signifikan terkait operasi sekolah dan mengakui dan mengambil unsur-unsur yang ditetapkan dalam kerangka kerja pusat yang berlaku di seluruh sekolah

• Tujuan
1. Menjamin mutu pendidikan
2. Menjamin Keadilan
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
4. Meningkatkan akuntabilitas sekolah dan komitmen stake holder

• Elemen-elemen pokok :
1. Kepala sekolah
2. Guru (secara individual dan kolektif)

• Manfaat penerapan MBS :

1. Memungkinkan orang-orang yang kompeten di sekolah untuk mengambil keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran.
2. Memberi peluang bagi seluruh anggota sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting.
3. Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program pembelajaran.
4. Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan yang dikembangkan di setiap sekolah.
5. Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah,  pengeluaran, dan biaya program-program sekolah.
6. Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di semua level.

Jadi dengan kata lain penerapan MBS memiliki banyak kebaikan karena dapat melatih stake holder untuk dapat mengelola sekolah dengan baik sehingga murid dapat belajar lebih efektif. Hal ini karena para stake holder lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh murid dibandingkan pemerintah. jadi dengan kata lain apa saja yang dibutuhkan murid untuk meningkatkan presetasinya dapat terpenuhi atau tepat sasaran.

• Syarat penerapan MBS
1. MBS harus mendapat dukungan staf sekolah.
2. MBS lebih mungkin berhasil jika diterapkan secara bertahap.
3. Staf sekolah dan kantor dinas harus memperoleh pelatihan penerapannya, pada saat yang sama juga harus belajar menyesuaikan diri dengan peran dan saluran komunikasi yang baru.
4. Harus disediakan dukungan anggaran untuk pelatihan dan penyediaan waktu bagi staf untuk bertemu secara teratur
5. Pemerintah pusat dan daerah harus mendelegasikan wewenang kepada kepala sekolah, dan kepala sekolah selanjutnya berbagi kewenangan ini dengan para guru dan orang tua murid.

Jadi, penting sekali untuk dibuat kesepakatan tertulis yang memuat secara rinci peran dan tanggung jawab dewan pendidikan daerah, dinas pendidikan daerah, kepala sekolah, dan dewan sekolah agar prosesnya dapat berjalan dengan baik, ada acuan untuk melaksanakan MBS tapi tidak melanggar norma yang berlaku dan diperoleh dukungan dari stake holder lainnya. Selain itu, pada awal tahap pelaksanaan MBS perlu diadakan pelatihan untuk memanage sekolah bagi seluruh satke holder agar dapat mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam proses tersebut.


• Hambatan yang dihadapi stake holder

Beberapa hambatan yang mungkin dihadapi pihak-pihak berkepentingan dalam penerapan MBS adalah sebagai berikut :

1. Timbulnya rasa tidak berminat dan tidak ikut berpartisipasi dalam kegiataan memanage sekolah. Hal ini timbul karena sebagian stake holder merasa tidak berminat dan merasa malas untuk menambah tugasnya seperti merancang anggaran pendidikan. Akhirnya tidak semua dari para stake holder ikut berpartisipasi dalam memanage sekolah

2. Membuang – buang waktu dalam pengambilan keputusan (tidak efisien) serta munculnya pendapat dari kelompok kecil atau perseorangan bukan hasil musyawarah seluruh stake holder. Hal ini karena dalam pengambilan keputusan kelompok dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mencapai kesepakatan bersama dibandingkan keputusan sendiri. Hal ini karena banyak pemikiran dan banyak pendapat sehingga sangat sulit untuk memilih pendapat yang tepat. Dan biasanya karena merasa tidak enak dengan pendapat salah satu orang akhirnya anggota lain menyetujuinya dan timbullah hasil kesepakatan yang tidak real.

3. Memerlukan pelatihan. Untuk dapat memanage sekolah dengan baik dan maksimal maka diperlukan suatu pelatihan yang bertujuan agar para stake holde tidak kaget dan ampu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam memanege sekolah.

4. Timbulnya kebingungan atas tanggung jawab baru.
Hal ini timbul karena para stake holder telah terbiasa untuk memanage sekolah seperti yang telah diatur oleh pemerintah. dan ketika mereka diberikan wewenng untuk memanage sekolah sendiri akhirnya timbul kebingunan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu pelatihan sangat diperlukan pada tahap awal pelaksanaan MBS.

5. Kesulitan dalam mengkoordinasi.
Memang setiap dalam memanage hal yang kompleks, mengatur orang banyak dan agar mencapai tujuan yang terbaik biasanya timbul masalah dalam mengkoordinasikannya. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan adanya kerjasama yang baik antar para anggota, dan setiap anggota sudah menegrti atas tanggung jawab yang dilimpahkan kepadanya.

Kesimpulan :
Jadi manajemen berbasis sekolah merupakan salah satu strategi unuk meningkakan kualitas mutu pendidikan dengan cara pemerintak memberikan wewenang kepada para stake holder ( orang-orang yang berkepentingan terhadap sekolah) untuk dapat memanage sekolah tersebut dengan baik dan agar apa yang dibutuhkan siswa dapat terlaksana sehingga dapat meningkatkan presatasi siswa. Namun sebelum dibentuk peraturan-peraturan untuk mengatu sekolah sebaiknya terlebih dahulu diadakan kesepakatan dengan pihak-pihak erkait agar pelaksanaannya dapat maksimal sehingga pemeritah, dewan sekolah, dan stake holder lainnya berda dalam satu sistem.

Leave a comment

No comments yet.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s